Latar Belakang Terjadinya Reformasi 1998

Sejak 13 Mei 1998 rakyat meminta agar Presiden Soeharto mengundurkan diri. Tanggal 14 Mei 1998 terjadi kerusuhan di Jakarta dan di Surakarta. Tanggal 15 Mei 1998 Presiden Soeharto pulang dari mengikuti KTT G-15 di Kairo, Mesir.

Tanggal 18 Mei para mahasiswa menduduki gedung MPR/DPR dan pada saat itu ketua DPR/MPR mengeluarkan pernyataan agar Presiden Soeharto mengundurkan diri. Hal ini jelas berpengaruh terhadap nilai tukar rupiah yang merosot sampai Rp 15.000 per dollar.

Dari realita di atas, akhirnya tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyerahkan kekuasaan kepada B.J. Habibie, yang membuka peluang suksesi kepemimpinan nasional kepada B.J. Habibie. Tujuan reformasi adalah terciptanya kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, dan sosial yang lebih baik dari masa sebelumnya.

a. Tujuan Reformasi

1) Reformasi politik bertujuan tercapainya demokratisasi.

2) Reformasi ekonomi bertujuan meningkatkan tercapainya masyarakat.

3) Reformasi hukum bertujuan tercapainya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

4) Reformasi sosial bertujuan terwujudkan integrasi bangsa Indonesia.

b. Faktor Pendorong Terjadinya Reformasi

Faktor politik meliputi hal-hal berikut.

a) Adanya KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dalam kehidupan pemerintahan.

b) Adanya rasa tidak percaya kepada pemerintah Orba yang penuh dengan nepotisme dan kronisme serta merajalelanya korupsi.

c) Kekuasaan Orba di bawah Soeharto otoriter tertutup.

d) Adanya keinginan demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

e) Mahasiswa menginginkan perubahan.

2) Faktor ekonomi, meliputi hal-hal berikut.

a) Adanya krisis mata uang rupiah.

b) Naiknya harga barang-barang kebutuhan masyarakat.

c) Sulitnya mendapatkan barang-barang kebutuhan pokok.

3) Faktor sosial masyarakat : adanya kerusuhan tanggal 13 dan 14 Mei 1998 yang melumpuhkan perekonomian rakyat.

4) Faktor hukum : belum adanya keadilan dalam perlakuan hukum yang sama di antara warga negara.

c. Suksesi (Pergantian Pimpinan)

1) Sukarno–Soeharto, ada beberapa hal, yaitu sebagai berikut.

a) Problem pokok adanya komunis/ PKI (nomor 4 sedunia).

b) Peristiwa Lubang Buaya.

c) Adanya dualisme: ada pro dan anti pembubaran PKI.

d) Sidang istimewa MPRS 1967 didahului turunnya Supersemar.

2) Soeharto–Habibie, ada beberapa hal, antara lain sebagai berikut.

a) Problem pokok adanya krisis ekonomi meluas ke bidang politik.

b) Adanya gerakan reformasi yang menghendaki perubahan radikal karena KKN dalam tubuh pemerintahan. Nepotisme berarti mengajak keluarga dalam kekuasaan. Kronisme adalah mengajak teman-teman dalam kekuasaan.

c) Presiden Soeharto ditolak oleh rakyat ditandai dengan didudukinya gedung DPR/MPR oleh mahasiswa, sehingga Soeharto menyerahkan jabatan kepada Habibie.

3) Pengalaman suksesi di Indonesia

a) Pergantian pimpinan disertai kekerasan dan keributan dan setelah turun dari jabatan, dihujat.

b) Menginginkan pergantian pimpinan yang wajar, namun tidak ditemukan sebab tidak adanya pembatasan masa jabatan.

c) Tidak adanya Chek and Balance yaitu tidak ada keseimbangan dalam negara yang disebabkan kecenderungan otoriter.

d) Etika moralitas bahwa KKN bertentangan dengan moralitas.

d. Substansi Agenda Reformasi Politik

Subsitusi agenda reformasi politik sebagai berikut.

1) Reformasi di bidang ideologi negara dan konstitusi.

2) Pemberdayaan DPR, MPR, DPRD maksudnya agar lembaga perwakilan rakyat benar-benar melaksanakan fungsi perwakilannya sebagai aspek kedaulatan rakyat dengan langkah sebagai berikut.

a) Anggota DPR harus benar-benar dipilih dalam pemilu yang jurdil.

b) Perlu diadakan perubahan tata tertib DPR yang menghambat kinerja DPR.

c) Memperdayakan MPR.

d) Perlu pemisahan jabatan ketua MPR dengan DPR.

3) Reformasi lembaga kepresidenan dan kabinet meliputi hal-hal berikut.

a) Menghapus kewenangan khusus presiden yang berbentuk keputusan presiden dan instruksi presiden.

b) Membatasi penggunaan hak prerogatif.

c) Menyusun kode etik kepresidenan.

4) Pembaharuan kehidupan politik yaitu memperdayakan partai politik untuk menegakkan kedaulatan rakyat, maka harus dikembangkan sistem multipartai yang demokratis tanpa intervensi pemerintah.

5) Penyelenggaraan pemilu.

6) Birokrasi sipil mengarah pada terciptanya institusi birokrasi yang netral dan profesional yang tidak memihak.

7) Militer dan dwifungsi ABRI mengarah kepada mengurangi peran sosial politik secara bertahap sampai akhirnya hilang sama sekali, sehingga ABRI berkonsentrasi pada fungsi Hankam.

8) Sistem pemerintah daerah dengan sasaran memperdayakan otonomi daerah dengan asas desentralisasi.

e. Agenda Reformasi Bidang Ekonomi

1) Penyehatan ekonomi dan kesejahteraan pada bidang perbankan, perdagangan, dan koperasi serta pinjaman luar negeri untuk perbaikan ekonomi.

2) Penghapusan monopoli dan oligopoli.

3) Mencari solusi yang konstruktif dalam mengatasi utang luar negeri.

f. Agenda Reformasi Bidang Hukum

Agenda reformasi bidang hukum difokuskan pada integrasi nasional.

1) Terciptanya keadilan atas dasar HAM.

2) Dibentuk peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan tuntutan reformasi. Misal : Bidang ekonomi dikeluarkan UU kepailitan, dihapuskan UU subversi, sesuai semangat HAM dilepaskan napol-tapol (amnesti-abolisi).

g. Agenda reformasi bidang pendidikan

Agenda reformasi bidang pendidikan ditujukan terutama masalah kurikulum yang harus ditinjau paling sedikit lima tahunan.

h. Hambatan pelaksanaan reformasi politik

1) Hambatan kultural : mengingat pergantian kepemimpinan nasional dari Soeharto ke B.J. Habibie tidak diiringi pergantian rezim yang berarti sebagian besar anggota kabinet, gubernur, birokrasi sipil, komposisi anggota DPR/MPR masih peninggalan rezim Orba.

2) Hambatan legitimasi : pemerintah B.J. Habibie karena belum merupakan hasil pemilu.

3) Hambatan struktural : berkaitan dengan krisis ekonomi yang berlarut-larut yang berdampak bertambah banyak rakyat yang hidup dalam kemiskinan.

4) Munculnya berbagai tuntutan otonomi daerah, yang jika tidak ditangani secara baik akan menimbulkan disintegrasi bangsa.

5) Adanya kesan kurang kuat dalam menegakkan hukum terhadap praktik penyimpangan politik-ekonomi rezim lama seperti praktik KKN.

6) Terkotak-kotaknya elite politik, maka dibutuhkan kesadaran untuk bersama-sama menciptakan kondisi politik yang mantap agar transformasi politik berjalan lancar.

refrensi: http://www.cpuik.com/2013/09/penyebab-terjadinya-reformasi-indonesia.html

Sejarah dan Latar Belakang Sumpah Pemuda

Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober seakan terkikis oleh waktu. Perubahan zaman yang mengarah pada modernisasi mengikis waktu yang dimana sejak akhir-akhir tahun belakangan ini justru tertinggal oleh goresan-goresan sejarah yang di makan oleh waktu.

Sumpah Pemuda adalah bukti otentik, dimana pada tanggal 28 Oktober 1928 bangsa Indonesia dilahirkan.

Maka dari itu, sudah menjadi sebuah keharusan bagi seluruh rakyat Indonesia memperingati 28 Oktober sebagai haris lahirnya bangsa Indonesia. Proses kelahiran bangsa Indonesia ini merupakan bukti dari perjuangan rakyat yang selama ratusan tahun tertindas di bawah kekuasaan kolonialis pada masa itu, kondisi ketertindasan inilah yang kemudian mendorong para pemuda pada waktu itu membulatkan tekad demi mengangkat harkat dan martabat hidup orang Indonesia asli. Tekad inilah yang menjadi komitmen perjuangan rakyat Indonesia hingga berhasil mencapai kemerdekaannya, yaitu pada 17 Agustus 1945.

Sedangkan rumusan Sumpah Pemuda di tulis oleh Moehammad Yamin pada sebuah kertas, ketika Mr.Sunario sebagai utusan kepanduan tengah berpidato pada sesi terakhir kongres. Kemudian Sumpah tersebut dibacakan oleh Soegondo dan kemudian dijelaskan secara terperinci oleh Yamin.

Kongres Pemuda Indonesia ke-II

Gagasan penyelenggaraan Kongres Sumpah Pemuda ke-II berasal dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI), dimana sebuah organisasi pemuda yang beranggotakan para pelajar dari seluruh Indonesia. Atas inisiatif PPPI, kongres dilaksanakan di tiga gedung yang berbeda dan di bagi menjadi tiga kali rapat.

Rapat pertama

Sabtu 27 Oktober 1928 di Gedung Katholieke Jongenlingen Bond (KJB), Waterlooplein (yang sekarang adalah Lapangan Banteng). Dalam sambutannya ketua PPPI Sugondo Djojopuspito berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam setiap sanubari para pemuda. Acara dilanjutkan dengan uraian Moehammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan dan kemauan.

Rapat kedua

Minggu, 28 Oktober 1928 di Gedung Oost-Java Bioscoop, membahas masalah pendidikan. Kedua pembicara, Poernowoelan dan Sarmidi Mangoensarkoro berpendapat bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan, serta juga harus ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Anak juga harus di didik secara demokratis.

Pada rapat penutup di Gedung Indonesische Clugebouw yang di jalan Kramat raya 106, Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Sedangkan Ramelan mengemukakan, gerakan kepanduan tidak dapat dipisahkan dari gerakan nasional. Gerakan kepanduan sejak dini mendidik anak-anak disiplin dan mandiri, hal-hal yang dibutuhkan dalam perjuangan.

Para peserta dalam Kongres Sumpah Pemuda ke-II berasal dari berbagai wakil organisasi pemuda yang ada pada waktu itu. Seperti Jong Java, Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Batak, Jong Sumatranen Bond, Jong Islamietan Bond, Sekar Rukun, PPPI, Pemuda Kaum Betawi, dll. Diantara mereka hadir pula beberapa pemuda Tionghoa sebagai pengamat, yaitu Oey Kay Siang, John Lauw Tjoan Hok dan Tjio Djien Kwie. Namun sampai saat ini tidak diketahui latar belakang organisasi yang mengutus mereka. Sementara Kwee Thiam Hiam hadir sebagai seorang wakil dari Jong Sumatranen Bond. Diprakarsai oleh AR Basweden, pemuda keturunan Arab di Indonesia mengadakan kongres di Semarang dan mengumandangkan Sumpah Pemuda keturunan Arab.

Tempat dibacakannya Sumpah Pemuda

Pada tanggal 28 Oktober 1928 bangunan di jalan Kramat Raya 106 adalah tempat dibacakannya Sumpah Pemuda. Lokasi tersebut adalah sebuah rumah pondokan yang dijadikan tempat untuk pelajar dan mahasiswa milik Sie Kok Lion

isi Sumpah Pemuda original version

Pertama

Kami poetera dan poeteri Indonesia, mengakoe bertoempah darah jang satoe, tanah Indonesia.

Kedua

Kami poetera dan poeteri Indonesia, mengakoe berbangsa jang satoe, bangsa Indonesia.

Ketiga

Kami poetera dan poeteri Indonesia, mendjoendjoeng bahasa persatoean, bahasa Indonesia.

refrensi: http://www.kenapasih.com/sejarah-dan-latar-belakang-sumpah-pemuda/

Masalah-Masalah Sosial yang Terjadi di Indonesia

Masalah-masalah Sosial yg Sering Terjadi di Tengah Masyarakat - Tidak bisa di pungkiri lagi bahwa yang namanya perkembangan zaman di saat ini, pasti akan menimbulkan beberapa masalah di tengah masyarakat. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini , kami menghimpun beberapa masalah penting yang sudah sangat sering kita temui di tengah masyarakat. Ada beberapa contoh masalah sosial di masyarakat.

Contoh-contoh Permasalahan sosial di masyarakat
Contoh-contoh permaslalahan sosial yang sering kita temui di lapangan seperti

Pergaulan bebas

picture source: https://ismasmki.wordpress.com/d-artikel/1-tips-praktis/b-pergaulan/

Saat ini, jati diri remaja negeri ini berada pada tahap yang mengkhawatirkan. Sebagian mereka suka mengikuti budaya-budaya asing tanpa mempertimbangkan baik buruknya. Seks bebas, misalnya, adalah salah satu dari kehancuran moral anak bangsa yang sepatutnya menjadi tiang-tiang kemajuan negeri ini nantinya.

Aliran sesat
Munculnya aliran sesat di negeri ini telah membuat keamanan masyarakat, khususnya yang beragama, Islam, misalnya. Membiarkan aliran sesat tetap tersebar dapat mengakibatkan keimanan masyarakat jadi goyang. Selain itu, aliran sesat termasuk pada penodaan terhadap agama dikarenakan mereka–para tokoh aliran sesat- membolak-balikkan ajaran agama yang telah benar dengan sesuka hati dan hawa nafsu.

Anak jalanan

picture source: http://www.antarasulteng.com/berita/1593/kelahiran-anak-jalanan-sering-tak-tercatat

Masyarakat tentu sepakat bahwa anak jalanan telah menjadi masalah sosial sendiri. Anak jalanan adalah cerminan dari ketidakmampuan, terlepas dari sebagian oknum yang memanfaatkan anak jalanan. Para anak jalanan merupakan potret ketidakteraturan sebuah sistem keluarga. Yang kemudian melebar menjadi masyarakat yang lebih besar.
Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan.
Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan (poverty line) merupakan dua masalah besar di banyak negara-negara berkembang, tidak terkecuali di Indonesia.

Kemiskinan dan pengangguran.

photo by: Sendy Prasetya

Kemiskinan dan pengangguran adalah suatu masalah sosial yang harus segera dituntaskan dan dicari solusinya dengan berbagai cara. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan, mulai dari aspek pendidikan, hukum, keluarga, dan lingkungan.

refrensi: https://web.facebook.com/permalink.php?id=617928358246146&story_fbid=618829114822737

Rangkuman Bab 1 Ilmu Sosial Dasar: Hakikat dan ruang lingkup ISD

Secara garis besar ilmu dan pengetahuan dapat dikelompokan jadi tiga macam, yakni

1.       Ilmu alamiah

      2.       Ilmu social

      3.       Pengetahuan budaya

Ilmu social dasar tidak bersifat sebagai pengantar kearah suatu bidang ilmu disiplin social selayaknya ilmu politik,pengantar antropologi,pengantar sosiologi,dan sebagainya. Adapun sasaran atau objek 

kajian ISD antara lain:

      1.       Berbagai kenyataan bersama yang merupakan masalah social yang dapat ditanggapi melalui pendekatan sendiri maupun pendekatan antar bidang (interdisiplin).

      2.       Keanekaragaman golongan dan kesatuan social dalam masyarakat yang masing-masing memiliki kepentingan dan kebutuhan sendiri, tetapi terdapat juga persamaan kepentingan yang dapat  mengakibatkan kerja sama dan pertentangan.

Tujuan mata kuliah ISD adalah membantu perkembangan wawasan pemikiran dan kepribadian  mahasiswa agar memperoleh wawasan pemikiran yang lebih luas dan ciri-ciri kepribadian yang diharapkan dari setiap tingkah laku manusia dalam menghadapi manusia lain, serta sikap dan tingkah laku manusia lain terhadap manusia yang bersangkutan.